Kota Tangerang Selatan, 09 Juli 2025 —
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar High Level Meeting Optimalisasi
Pembayaran Online yang menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital
dalam sistem pembayaran daerah guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan pendapatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen
pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi layanan publik, khususnya
pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik. Rapat yang dihadiri oleh Wali
Kota Tangerang Selatan bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
ini menekankan bahwa digitalisasi pembayaran yang terintegrasi merupakan kunci
dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan perlunya percepatan
implementasi sistem pembayaran online yang terintegrasi antar perangkat daerah
dan instansi terkait guna memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan layanan
bagi masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah strategis, di antaranya penguatan sistem pembayaran online melalui integrasi digital, kebutuhan sinkronisasi data lintas instansi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, serta pentingnya kerja sama dengan sektor perbankan dan instansi vertikal dalam mendukung sistem pembayaran. Selain itu, peningkatan kualitas data wajib pajak dan objek pajak menjadi fokus untuk meminimalkan kesalahan administrasi, seiring dengan penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hasil rapat menyepakati penguatan integrasi sistem dan kolaborasi lintas instansi, yang ditindaklanjuti melalui rencana integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemanfaatan data terintegrasi untuk meningkatkan validasi objek pajak, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BJB, perluasan kanal pembayaran digital, serta penguatan implementasi ETPD secara berkelanjutan guna mendukung optimalisasi pembayaran online dan peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan daerah