Tangerang Selatan, 01 Juli 2024 – Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemeriksaan Pajak Daerah di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bentuk adaptasi atas perubahan regulasi perpajakan pasca-ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang memberikan penguatan terhadap kewenangan dan tata cara pemeriksaan pajak oleh pemerintah daerah. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya strategis Bapenda untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan akuntabel dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Materi dalam kegiatan ini mencakup beberapa substansi utama, di antaranya: pemahaman regulasi pemeriksaan pajak daerah sesuai ketentuan terbaru, teknik dan tahapan pemeriksaan termasuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP), serta sesi simulasi dan studi kasus yang mengajak peserta mempraktikkan proses pemeriksaan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, peserta juga dilatih untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai hasil implementasi kegiatan ini di lingkungan kerja masing-masing.
Peserta Bimtek terdiri dari pegawai teknis Bapenda yang bertanggung jawab dalam kegiatan penagihan dan pemeriksaan pajak. Mereka dibekali dengan kompetensi teknis pemeriksaan pajak daerah, pemahaman menyeluruh terhadap aspek legal dan administratif pemeriksaan, serta memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti kelayakan profesional dalam menjalankan tugas di bidang perpajakan daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Bapenda Kota Tangerang Selatan memiliki tim pemeriksa pajak yang profesional, adaptif terhadap perubahan regulasi, dan mampu mengimplementasikan kebijakan perpajakan secara adil, objektif, dan terukur. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi kelembagaan dan penguatan fungsi pengawasan fiskal daerah.