Headline News

Tupoksi

Kepala Badan  :

  1. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Pendapatan Pajak Daerah I, Bidang Pendapatan Pajak Daerah II, Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  2. perumusan, Penetapan, Pelaksanaan program dan anggaran di Bidang Pendapatan Pajak Daerah I, Bidang Pendapatan Pajak Daerah II, Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  3. pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan urusan pendapatan daerah;
  4. pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Badan;
  5. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan Pajak Daerah I, Bidang Pendapatan Pajak Daerah II, Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  6. pelaksanaan pemungutan dan penagihan piutang pajak daerah;
  7. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pengelolaan pendapatan;
  8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Sekretaris Badan :

  1. pengoordinasian bahan penyusunan  perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup sekretariat dan Badan;
  2. pengoordinasian  penyusunan, perumusan  dokumen  perencanaan program dan anggaran di lingkup Badan;
  3. pelaksanaan penyusunan, perumusan dan analisa dokumen perencanaan program dan anggaran di lingkup sekretariat dan membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup badan;
  4. pengoordinasian pelaksanaan penelitian/ asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal/ kementerian/ lembaga/  instansi terkait;
  5. pengoordinasian penyusunan, perumusan dokumen pelaporan kinerja, program dan kegiatan serta pertanggung jawaban pemerintah di lingkup sekretariat dan Badan;
  6. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  7. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan  monitoring dan evaluasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
  8. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan penatausahaan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan badan;
  9. pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen catatan atas laporan keuangan Badan;
  10. pengoordinasian  kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai,  permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/ lembaga/ instansi terkait;
  11. pengoordinasian penyusunan dan analisa  kebutuhan pegawai/pengadaan barang/pemeliharaan aset Badan/  perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat Badan;
  12. pengoordinasian penyusunan analisa  jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar komptensi jabatan di lingkup Badan;
  13. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Badan;
  14. pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
  15. pengoordinasian penyediaan  data dan dokumentasi serta informasi publik;
  16. pengoordinasian pelaksanaan  pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Badan;
  17. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan  Serta Umum dan Kepegawaian;
  18. pengoordinasian dan penyampaian hasil pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Badan kepada Kepala Badan; dan pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Kepala Subbagian Perencanaan memiliki tugas:

  1. mengkoordinir penelitian/ asistensi/ pembahasan program, kegiatan dan anggaran meliputi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen  Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Badan;
  3. menghimpun/ menyusun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban di lingkup Badan;
  4. menyiapkan bahan dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Subbagian Perencanaan;
  5. memfasilitasi rapat koordinasi penyusunan dan perumusan dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Badan;
  6. menghimpun/ menyusun/ me
  7. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan  teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan  perencanaan meliputi program, evaluasi dan pelaporan di lingkup Badan;
  8. memfasilitasi rapat koordinasi  penyusunan dan perumusan dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan lingkup Badan;
  9. menghimpun/ menyusun/ 
  10. nganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Badan;
  11. menghimpun data dan dokumentasi serta informasi publik;
  12. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pelaksana pada Subbagian Perencanaan;
  13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian  Perencanaan;
  14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Subbagian Perencanaan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

 

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

  1. melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan  teknis norma, standar, prosedur dan kriteria dilingkup urusan  keuangan di lingkup Badan;
  2. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  3. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
  4. menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pengajuan kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan di lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
  5. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
  6. menyelenggarakan penatausahaan keuangan di lingkup Badan;
  7. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan di lingkup Subbagian Keuangan dan Badan;
  8. menghimpun/ menganalisa/ merumuskan/ dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan di lingkup Badan;
  9. menghimpun/  menyusun/ menganalisa/ merumuskan/dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan di lingkup Badan;
  10. mengoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/ perangkat daerah terkait
  11. menerima mencatat/menginput dan membukukan hasil setoran pajak daerah dari pihak perbankan berdasarkan bukti-bukti setoran;
  12. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pelaksana pada Subbagian Keuangan;
  13. melakukan pemantauan, pelaporan atas pencatatan penerimaan Pajak Daerah;
  14. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  15. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagian Keuangan;
  16. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Subbagian Keuangan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

 

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

  1. menyiapkan perumusan dan  pelaksanaan  teknis norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup urusan  umum dan kepegawaian di lingkup Badan;
  2. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  4. menyelenggarakan layanan administrasi ketatausahaan  di lingkup Badan;
  5. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian di lingkup Badan;
  6. menyelenggarakan layanan kerumahtanggaan di lingkup Badan;
  7. menyelenggarakan pengelolaan  barang milik daerah di lingkup Badan;
  8. menyelenggarakan  pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis di lingkup Badan;
  9. melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
  10. melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
  11. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan di lingkup Badan;
  12. melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
  13. memfasilitasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkup Badan;
  14. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pelaksana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  15. menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan yang dilaksanakan Badan;
  16. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Subbagaian Umum dan Kepegawaian;
  17. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I  :

  1. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I;
  2. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I;
  3. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pajak Daerah I;
  4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I;
  6. pengkoordinasian bahan data wajib pajak dalam rangka uji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ tujuan lain;
  7. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan, pendataan dan penilaian, serta penetapan dan penagihan Pajak Daerah I;
  8. pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I;
  9. pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah I ;
  10. penagihan Piutang Pajak Daerah I;
  11. pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah I;
  12. pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi/ workshop/ internalisasi/ seminar Pajak Daerah I;
  13. pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait pengelolaan Pajak Daerah I;
  14. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah I; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

 

Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah I memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Pajak Daerah I;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pelayanan Pajak Daerah I;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Pajak Daerah I;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Pajak Daerah I;
  5. memfasilitasi pelaksanaan tugas Pelayanan Pajak Daerah I;
  6. memfasilitasi dan melaksanakan penyuluhan/ sosialiasi/ workshop/  internalisasi/seminar Pelayanan Pajak Daerah I;
  7. memfasilitasi pemungutan Pajak Daerah I;
  8. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Pajak Daerah I;
  9. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Pelayanan Pajak Daerah I; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  5. melaksanakan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan tagihan BPHTB;
  6. menyiapkan bahan data wajib pajak dalam rangka uji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ untuk tujuan lain;
  7. melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB;
  8. memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan/ sosialiasi/ workshop/  internalisasi/ seminar penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  9. mengoordinasikan bahan laporan penerimaan PBB dan  BPHTB  kepada Bendahara Penerimaan;
  10. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penagihan  PBB dan  BPHTB;
  11. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait pengelolaan Pajak Daerah I;
  12. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I;
  13. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

  

Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I ;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I;
  5. melaksanakan pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
  6. melaksanakan pemetaan Bidang PBB dan BPHTB;  
  7. melaksanakan penyuluhan/ sosialiasi/ workshop/internalisasi/ seminar pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I;
  8. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait pengelolaan Pajak Daerah I;
  9. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
  10. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I;
  11. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah II :

  1. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  2. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  3. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pajak Daerah II;
  4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  6. pengkoordinasian bahan data wajib pajak dalam rangka uji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ tujuan lain;
  7. pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  8. pelaporan, evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II;
  9. pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah II;
  10. penagihan Piutang Pajak Daerah II;
  11. pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah II;
  12. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standarisasi Program dan Kegiatan pelayanan, penetapan dan penagihan, serta pendataan Pajak Daerah II;
  13. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pendapatan Pajak Daerah II; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

 

Kepala Seksi Pelayanan Pajak Daerah II memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pelayanan Pajak Daerah II;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pelayanan Pajak Daerah II;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pelayanan Pajak Daerah II;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pelayanan Pajak Daerah II;
  5. melaksanakan tugas pelayanan Pajak Daerah II;
  6. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/nternalisasi/ seminar pelayanan Pajak Daerah II;
  7. melaksanakan pemungutan dan pelayanan Pajak Daerah II;
  8. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pelayanan Pajak Daerah II;
  9. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Pelayanan Pajak Daerah II; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Seksi Pendataan Pajak Daerah II memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pendataan Pajak Daerah II;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pendataan Pajak Daerah II;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pendataan Pajak Daerah II;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pendataan Pajak Daerah II;
  5. melaksanakan kegiatan pelayanan pendataan Pajak Daerah II;
  6. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/internalisasi/ seminar pendataan Pajak Daerah II;
  7. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan pendataan Pajak Daerah II;
  8. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah dan unit kerja terkait pengelolaan Pajak Daerah II;
  9. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pendataan Pajak Daerah II;
  10. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Pendataan Pajak Daerah II; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II, memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  5. melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  6. mengoordinasikan data wajib pajak dalam rangka uji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ untuk tujuan lain;
  7. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/internalisasi/ seminar penetapan dan penagihan Pajak Daerah II;
  8. mengoordinasikan bahan laporan penerimaan Pajak Daerah II kepada Bendahara Penerimaan;
  9. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan penetapan dan penagihan Pajak Daerah II;
  10. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah dan unit kerja terkait pengelolaan Pajak Daerah II;
  11. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II;
  12. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah II; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah  :

  1. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  2. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  3. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah;
  6. pengoordinasian bahan data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  7. pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan dalam rangka uji kepatuhan dan/atau tujuan lainnya;
  8. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka uji     kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  9. pelaksanaan penyuluhan/sosialiasi/workshop/internalisasi pemeriksaan  dalam rangka uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  10.  pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait pemeriksaan pajak daerah;
  11. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Pemeriksaan Pajak Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi

 

 

Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I  memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  5. melaksanakan perumusan kebijakan teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  6. melaksanakan penyusunan pedoman pengaturan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  7. melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  8. melaksanakan kompilasi data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  9. melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  10. menyiapkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  11. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  12. melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  13. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  14. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  15. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  16. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I;
  17. melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah I; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas. 

 

 

Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Wilayah II memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  5. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  6. melaksanakan penyusunan pedoman pengaturan pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  7. melaksanakan kegiatan pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  8. melaksanakan kompilasi data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  9. melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  10. menyiapkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  11. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dan/atau tujuan lainnya;
  12. melaksanakan kegiatan sosialisasi pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  13. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  14. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  15. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  16. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah II;
  17. melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemeriksaan Pajak Daerah Di Wilayah II; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

 

Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III   memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  5. melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah Iii;
  6. melaksanakan kompilasi data wajib pajak dalam rangka pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  7. melaksanakan Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  8. menyiapkan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan uji kepatuhan dan/ atau tujuan lainnya;
  9. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dan/atau tujuan lainnya;
  10. melaksanakan kegiatan sosialisasi pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  11. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangakat Daerah, unit kerja terkait Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  12. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III;
  13. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Pemeriksaan Pajak Daerah Wilayah III; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

 

 

Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah :

  1. pengoordinasian perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman norma, standar, prosedur dan kriteria di lingkup Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  2. perumusan perencanaan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  3. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  4. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah;
  6. pengoordinasian kegiatan perencanaan pendapatan dan regulasi, keberatan dan penyelesaian sengketa pajak daerah dan pengelolaan data, informasi dan pelaporan;
  7. pelaksanaan penyuluhan/ sosialiasi/ workshop/ internalisasi Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi Dan Keberatan Pajak Daerah;
  8. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
  9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait perencanaan pendapatan, regulasi dan keberatan pajak daerah;
  10. pelaksanaan penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
  11. pelaksanaan banding dan peninjauan kembali;
  12. pelaksanaan penyelesaian pengurangan pajak daerah;
  13. pelaksanaan penyelesaian pengembalian pajak daerah;
  14. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan Pendapatan;
  15. pengembangan sistem aplikasi pajak daerah;
  16. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Bidang Perencanaan Pendapatan, Regulasi dan Keberatan Pajak Daerah; dan
  17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

 

Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
  5. menyusun rancangan pedoman perencanaan dan regulasi pajak daerah;
  6. melaksanakan legalisasi terhadap karcis retribusi dan/atau bon penjualan;
  7. melaksanakan pengelolaan data potensi dan target pendapatan daerah;
  8. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi perencanaan dan regulasi pajak;
  9. menyusun rencana penerimaan pendapatan daerah;
  10. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah;
  11. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait perencanaan pendapatan dan regulasi;
  12. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi;
  13. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Perencanaan Pendapatan dan Regulasi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

 

 

Kepala Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
  5. menyusun rancangan pedoman penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
  6. melaksanakan penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
  7. menyusun dokumen pendukung penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
  8. menyusun dokumen pendukung uraian banding dan peninjauan kembali;
  9. melaksanakan penyelesaian pengurangan pajak daerah;
  10. melaksanakan penyelesaian pengembalian pajak daerah;
  11. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
  12. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait keberatan dan penyelesaian sengketa;
  13. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah;
  14. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Seksi Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas.

 

Kepala Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan memiliki tugas :

  1. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan;
  2. menyusun perumusan dan  pelaksanaan program dan anggaran di lingkup seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan;
  3. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan;
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan;
  5. melaksanakan kegiatan pengelolaan data informasi dan pelaporan pendapatan;
  6. melaksanakan penyuluhan/sosialiasi/workshop/ internalisasi Pengelolaan Data  Informasi dan Pelaporan Pendapatan;
  7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi pada Website/laman;
  8. melaksanakan penyediaan perangkat lunak pendukung aplikasi pajak daerah;
  9. melaksanakan pengembangan sistem aplikasi pajak daerah;
  10. melaksanakan pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah;
  11. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan perangkat keras, infrastruktur jaringan komputer dan internet;
  12. melaksanakan koordinasi dengan instansi, Perangkat Daerah, unit kerja terkait pengelolaan data informasi, pelaporan pendapatan;
  13. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai dilingkup Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan Pendapatan;
  14. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Pelaporan Pendapatan;
  15. melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Data  Informasi dan Pelaporan Pendapatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas